Miniatur Rumah Adat Banjar

Miniatur Rumah Adat Banjar
Menerima Pesanan Pembuatan Miniatur Rumah Adat Banjar Hubungi RUSMAN EFFENDI : HP. 0852.4772.9772 Pin BB 7507BCA3, Galery Miniatur 51E09C13


Berbagi ke

Kesultanan Kotawaringin

Posted: Jumat, 28 September 2012 by Rusman Effendi in
0

Kesultanan Kotawaringin, satu-satunya kerajaan yang pernah ada di Prop Kalteng, bahkan masih terpelihara dengan baik. Bahkan semasa penjajahan Belanda, daerah ini luput dari rencana pengkristenan Dayak Besar. Hingga kini kita dapat melihat dan menyaksikan situs beserta benda-benda peninggalannya. Ternyata pendiriannya bermaterai darah manusia, termasuk dalam Panti Darah Janji Samaya.
Menyusuri Sungai Arut sepanjang ratusan kilometer yang membelah Kota Pangkalan Bun, sampailah kita di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Astana Al Noorsari-nya yang masih berdiri kokoh. Astana Al Noorsari adalah cikal bakal Kesultanan Kotawaringin sebelum pusat kekuasaannya pindah ke Pangkalan Bun tahun 1679 M/1171 H.

Di daerah ini, kita juga masih akan menemukan catatan sejarah lainnya. Terdapat makam Sultan-sultan Kotawaringin yang bertulisan huruf Arab Melayu, makam Kyai Gede seorang tokoh penyebar agama Islam sekitar abad ke 16. Kita juga dapat menemukan bangunan Masjid Djami Kotawaringin yang masih terbilang kokoh, meski hampir seusia ketika Kyai Gede menyebarkan Islam di daerah ini.

Dan, menapak tilas satu-satunya kerajaan yang pernah ada di propinsi Kalteng ini, memerlukan waktu cukup panjang, satu setengah jam dari Kota Pangkalan Bun dengan transportasi speed boat. Tak cuma itu, karena membicarakan Kesultanan Kotawaringin yang masih memiliki benang merah dengan kerajaan Banjar, tidak boleh tidak harus merunut sejarah kerajaan Banjar hingga kekuasaan Belanda turut bercokol di daerah ini.

Seperti dituturkan Gusti Djendro Suseno yang masih keturunan Raja ke VII Gusti Sultanul Baladuddin Gelar Pangeran Ratu Begawan, keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kesultanan Kotawaringin.

"Kesultanan Kotawaringin memiliki benang merah sejarah sangat kuat dengan Kerajaan Banjar, hal itu tak dapat dinafikan," ungkap Djendro Suseno yang juga anggota DPRD Tk II Kotawaringin Barat dari Fraksi Golkar. Namun dalam perjalanan selanjutnya, tak terelakkan terjadi asimilasi atau percampuran dengan masyarakat setempat yang notabene adalah Suku Dayak.

Jadi menurutnya, tak dapat dipungkiri, masyarakat yang kini bermukim memenuhi seantero Kab Kotawaringin Barat, sebagian besar adalah juga anak cucu keturunan Suku Dayak. "Untuk mempererat jalinan kerjasama dan memantapkan kekuasaan, kala itu anak-anak kepala suku atau demang diambil sebagai istri mendampingi sang raja walau posisinya bukan sebagai istri pertama," imbuhnya.

Pangeran Adipati Anta Kasuma
Adalah Sultan Musta'inubillah Raja Kerajaan Banjar yang berputra lima orang, diantaranya empat orang laki-laki yaitu Pangeran Adipati Tuha, Pangeran Adipati Anum, Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional), Pangeran Adipati Anta Kasuma dan Puteri Ratu Aju. Karena masing-masing Putra Mahkota berminat menjadi Sultan sebagai pemegang tertinggi tampuk kerajaan, membuat sang ayah harus berpikir bijaksana.

Akhirnya, merasa bukan putra tertua, Pangeran Adipati Anta Kasuma yang memiliki keberanian dan semangat tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, bertekat pergi mencari tempat dan mendirikan kerajaan baru. Dan memang, Pangeran Adipati Tuha lah sebagai putra tertua yang akhirnya memegang tampuk kekuasaan kerajaan Banjar.

Dengan restu kedua orang tua serta pejabat-pejabat Kerajaan Banjar, berangkatlah dia beserta pengawal dan beberapa perangkat peralatan kerajaan. Menggunakan perahu layar kerajaan, bertolaklah mereka menuju arah barat menyusuri pesisir pantai. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, banyak tempat yang disinggahi antara lain Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit dan Kuala Pembuang.

Rombongan Pangeran Adipati meneruskan pelayaran ke arah barat, sampai akhirnya mendarat di sebuah daerah, dinamakan Kuala Pembuang. Daerah ini sudah ada penghuninya yang juga berkiblat di bawah kepemimpinan Kerajaan Banjar, sehingga kehadiran rombongan yang bermaksud mendirikan kerajaan baru ini ditolak oleh masyarakat setempat.

Panti Darah Janji Samaya
Tanpa mengenal putus asa, dengan semangat tinggi rombongan Pangeran Adipati kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalanan tidak lagi menyusuri pantai tapi menuju hulu sungai hingga akhirnya sampai ke sebuah desa yang dinamakan Desa Pandau. Walau Desa Pandau telah dihuni masyarakat Suku Dayak yang dikenal dengan Suku Gambu, Arut, Anom dan lainnya sebanyak sembilan macam suku, di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati.

Seperti juga tertulis dalam catatan sejarah "Sekilas mengenang lahirnya Kerajaan Kotawaringin dan Kabupaten Kotawaringin Barat" yang diterbitkan Humas dan Penerangan Setwilda Kobar 2001, Demang Petinggi sebagai kepala Suku Dayak menyerukan pada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati. Seruan Demang Petinggi ini didasarkan keinginan untuk mengangkat Pangeran sebagai raja tapi dengan syarat raja harus memperlakukan mereka bukan sebagai hamba, tetapi sebagai pembantu utama dan kawan terdekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud kehadapan Pangeran Adipati.

"Usulan ini ditimbang dan diterima baik oleh Pangeran dan seluruh rombongan," ujar Djendro diiyakan Gusti Rasyidin yang juga anak keturunan kesultanan ini. Selepas persetujuan itu, dari pihak Suku Dayak Arut mengusulkan agar perjanjian ini bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai darah manusia yang diambil dari seorang dari Suku Dayak Arut dan seorang dari rombongan Pangeran Adipati Anta Kasuma.

"Perjanjian itu dinamakan Panti Darah Janji Samaya yang berarti perjanjian yang dikokohkan dengan tetesan darah yang bercampur jadi satu," ungkap Gusti Rasyidin yang ketika wawancara berlangsung ditemani Nurhadi dan Ahmad Yusuf di Astana Al Noorsari Kotawaringin Lama.

Dengan tersendat-sendat, coba dia paparkan bagaimana perjanjian bermaterai darah itu berlangsung. Menurutnya, memang agak sukar diterima oleh akal, hanya demi sebuah janji harus mengorbankan dua manusia. Namun demikianlah adat yang berlaku, maka masing-masing kedua belah pihak menarik salah seorang pengikutnya untuk dijadikan korban perjanjian.

Sebelum kedua calon korban berdiri siap untuk dikorbankan, mereka mengambil sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah. Batu ini sebagai bukti atau perlambang turun temurun saksi sepanjang masa telah terjadi ikatan persaudaraan antara Suku Dayak dengan rombongan Pangeran Adipati dari Kerajaan Banjar. Dengan melakukan upacara adat yang hikmat, kedua calon korban berdiri di samping batu saksi yang kini dikenal dengan "Batu Pertahanan". Calon korban dari Suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya dan calon korban dari rombongan Pangeran berdiri menghadap ke hilir menunjukkan asal kedatangannya.

Selesai upacara sumpah setia, Kepala Suku Dayak mencabut mandaunya dan ditusukkan menembus ke dada korbannya, darah pun memancur deras. Korban dari pihak Pangeran Adipati pun ditusuk sehingga kedua darah korban ini memancur bersilang dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah.

"Percampuran darah yang disaksikan kedua pihak inilah yang dimaksudkan untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam mewujudkan rencana bersama, membangun kerajaan," imbuh Rasyidin.

Terbentuk Kerajaan
Meski telah disepakati perjanjian antara kedua belah pihak, namun Desa Pandau masih dianggap belum cocok untuk membangun kerajaan baru. Kedua rombongan yang telah terpadu dalam "Panti Janji Darah Samaya" milir mengikuti aliran Sungai Arut, kemudian mudik Sungai Lamandau, mencari daerah paling pas untuk membangun kerajaan. Akhirnya, sampailah mereka di daerah yang meyakinkan yaitu Tanjung Pangkalan Batu yang kemudian hari dikenal sebagai Kotawaringin Lama. Berhentilah rombongan dan untuk beristirahat mereka membuat rumah di atas air yang biasa disebut "lanting".

"Ketika Pangeran Adipati naik ke darat, bertemulah dia dengan Kyai Gede seorang ulama penyebar agama Islam yang sudah lebih dulu tinggal di daerah itu," papar Rasyidin. Dan menurutnya, atas usulan Kyai Gede jugalah masyarakat sekitar yang dipimpin kepala suku, tidak perlu lagi membayar upeti ke Kerajaan Banjar, tapi ke Pangeran Adipati Anta Kasuma yang memimpin langsung Kerajaan Kotawaringin sebagai raja pertamanya.

Kerajaan Kotawaringin yang berbasis Islam dengan didukung Kyai Gede sebagai Mangkubumi kerajaan, sebagaimana dipaparkan Gusti Djendro Suseno melakukan pencampuran dengan masyarakat suku asli yang masih menganut agama nenek moyang dan ini berlangsung hingga raja-raja berikutnya. Tercatat raja-raja yang berkuasa setelah kepemimpinan Pangeran Adipati Anta Kasuma. Pangeran Mas Adipati putra Pangeran Anta Kasuma yang menggantikan ayahndanya setelah wafat, berkuasa dari 920-941 H. Kemudian Pangeran Panambahan Anum (942-975 H), Pangeran Prabu Anum (975-1005 H), Pangeran Adipati Anum (1005-1050 H), Pangeran Penghulu (1050-1069 H), Gusti Sultanul Baladuddin Gelar Pangeran Ratu Begawan (1069-1116 H), Gusti Musaddam Gelar Pangeran Ratu Anum Kusuma (1116-1171 H).

Namun dalam perjalanan selanjutnya, ketika ibukota kerajaan pindah ke Pangkalan Bun di bawah kepemimpinan Pangeran Ratu Imanuddin, yang menurut Djendro Suseno, pemerintahannya sangat pro pada pihak Belanda. Sehingga hubungannya dengan orang-orang Kotawaringin Lama menjadi tidak harmonis, karena Kotawaringin lama sangat kontra dengan penjajah Belanda.

Setelah kepemimpinan Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin, menyusul bertahta Pangeran Ratu Achmad Hermansyah (1265-1281 H), Gusti Muhammad Sanusi Gelar Pra kasuma Yudha (1265-1281 H), Pangeran Pakusukma Negara (1281-1325 H), Pangeran Samudra Gelar Pangeran Ratu Sukma Alamsyah (1325-1332 H) dan Pangeran Muhammad Gelar Pangeran Ratu Kasuma Anum Alamsyah (1332-1350 H).

"Pemindahan ibukota kerajaan ke Pangkalan Bun ini yang dijadikan sebagai titik tolak lahirnya Kabupaten Kotawaringin Barat, tahun 1679 M yang terbagi atas Kec Arut Selatan, Delang, Lamandau, Kotawaringin Lama, Arut Utara, dan Balai Lama," lanjutnya bernada miris karena sejarah yang sepertinya tidak berpihak pada pendahulunya.

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Sebelum Tahun 1950

Peranan Di Bidang Pemerintahan
Kesultanan Kotawaringin berdiri lebih dari tiga abad dengan satu kali perpindahan ibu kota dari Kotawaringin Lama ke Sukabuni Indra Sakti yang kemudian dinamai Pangkalan Bu’un. Sultan pertama Kesultanan Kotawaringin adalah Pangeran Adipati Antakesuma bin Sultan Mustainubillah dengan gelar Ratu Bengawan Kotawaringin. Beliau memerintah dari tahun 1615-1630 M dengan dibantu Mangkubumi Kyai Gede.
Di masa pemerintahan sultan pertama ini disusun undang-undang Kesultanan Kotawaringin yakni Kitab Kanun Kuntala, selain itu di bangun Istana Luhur sebagai keratin Kesultanan Kotawaringin. Sultan juga membangun Perpatih (rumah patih) Gadong Bundar Nurhayati dan Perdipati (rumah panglima Perang) Gadong Asam, selain itu untuk keperluan perang dibangun Pa’agungan sebagai tempat menyimpan senjata dan beliau juga membangun surau serta paseban. (Bappeda : 2004 : 9-10)

Selain pembangunan fisik sultan juga menentukan batas-batas wilayah Kesultanan Kotawaringin yaitu :
1)      Sebelah utara berbatasan dengan Bukit Sarang Pruya (Kerajaan Sintang).
2)      Sebelah timur berbatasan dengan sengai Mendawai.
3)      Sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Simbar (Kerajaan Matan).
4)      Sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa. (Bappeda : 2004 : 10)

Sultan kedua adalah Pangeran Mas Adipati yang memerintah dari tahun 1630-1655 M dengan Mangkubumi Kyai Gede yang kemudia digantikan oleh Dipati Gading. Setelah beliau wafat digantikan oleh Pangeran Panembahan Anum yang memerintah dari tahun 1655-1682 M dengan Mangkubumi Dipati Gading. Sultan Kotawaringin yang keempat adalah Pangeran Prabu yang memerintah dari tahun 1682-1699 M dengan Mangkubumi Pangeran Dira. Setelah beliau wafat digantikan oleh Pangeran Dipati Tuha yang memerintah dari tahun 1699-1711 M dengan Mangkubumi Pangeran Cakra. Sultan Kotawaringin yang keenam adalah Pangeran Penghulu yang memerintah tahun 1711-1727 M. Keseluruhan sultan dari yang kedua hingga yang keenam dimakamkan di Kotawaringin, penulis sendiri tidak menemui penjelasan yang banyak tentang sultan kedua hingga yang keenam. Menurut Lontaan dan Sanusi pada masa-masa itu kesultanan berjalan lancer, aman dan tentram tidak ada gangguan dari manapun.

Sultan Kotawaringin yang ketujuh adalah Pangeran Ratu Bengawan  yang memerintah dari tahun 1727-1761 M. Pada masa pemerintahan beliau Kesultanan Kotawaringin mengalami masa keemasan dengan melimpahruahnya hasil bumi dan lakunya hasil kerajinan dari Kotawaringin di pasar regional. Sistem pemerintahan telah menugaskan beberapa menteri yang mengepalai beberapa wilayah, seperti Menteri Kumai, Menteri Jelai dan lain sebagainya. (Bappeda : 2004 : 11) Namun pada masa pemerintahan belaiu inlah Kesultanan Kotawaringin diserahkan Kerajaan Banjar ke Hindia Belanda. Mulai saat itulah pertanggungjawaban pemerintahan harus dilakukan kepada Kontrolir Hindia Belanda.

Pangeran Ratu Anum Kesumayuda Tuha menggantikan Pangeran Ratu Bengawan sebagai sultan kedelapan, beliau memerintah dari tahun1761-1805 M dengan Mangkubumi Pangeran Tapa Sana. Pada masa beliau di bangun pesantren di Danau Gatal Kanan dan Danau Gatal Kiri (desa Rungun sekarang) sebagai tempat mendidik putra-putri kesultanan.

Pada masa Sultan kesembilan Pangeran Ratu Imanudin ibu kota Kesultanan Kotawaringin dipindahkan ketepian sungai Arut yang diberi nama Sukabumi Indra Sakti yang kemudian dikenal sebagai Pangkalan Bu’un. (wawancara dengan Gusti Awwannur : selasa 20 November 2007) Beliau memerintah dari tahun 1805-1841 M dibantu oleh Mangkubumi Pangeran Adipati Mohamad Saleh. Pada masa pemerintahannya di bangun Benteng Batu Beturus di sungai Lamandau dan membangun pertahanan di teluk Kumai, serta parit pertahanan di Sukamara untuk mengatasi bajak laut. Beliau juga membangun Istana Kuning dan rumah Raden Ratna Wilis untuk permaisuri beliau.

Sultan Kotawaringin yang kesepuluh adalah Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah dengan Mangkubumi Pangeran Paku Syukma Negara yang memerintah dari tahun 1847-1862 M. Setelah Sultan kesepuluh wafat beliau digantikan dengan Pangeran Paku Syuma Negara dengan Mangkubumi Pangeran Prabunata yang memerintah dari tahun 1862-1867 M. Pangeran Ratu Anum Kesumayuda kemudian menggantikan kedudukan sultan kesepuluh menjadi sultan kesebelas dari tahun 1867-1904 M dengan dibantu Mangkubumi Pangeran Paku Sukma Negara yang kemudian digantikan oleh Pangeran Mangku Prabu Nata, pada masa beliau ini diselesaikan pembangunan mesjid Jami dan di bangun Rumah Mangkubumi.

Setelah beliau wafat terjadi perebutan tahta karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, akhirnya pihak Hindia Belanda melalui Kontrolir Van Duve engambil keputusan yang berhak naik tahta adalah keturunan dari Pangeran Imanudin. Sehingga Pangeran Paku Sukma Negara naik tahta kembali yang memerintah dari tahun 1904-1913 M dengan dibantu Mangkubumi Adipati Mangku Negara. Pangeran Paku Sukma Negara kemudian mengangkat ketiga putranya Pangeran Bagawan menjadi Raja Muda, Pangeran Kelana Perabu Wijaya Menjadi Perpatih dan Perdipati Menteri Dalam serta Pangeran Mohamad Zen menjadi Penghulu.

Pangeran Ratu Sukma Alamsyah bin Pangeran Begawan diangkat menjadi sultan ketigabelas dengan Mangkubumi Pangeran Adipati Mangkunegara yang memerintah dari tahun 1913-1939 M. Pengganti beliau adalah Pangeran Ratu Sukma Alamsyah yang dibantu Mangkubumi Pangeran Adipati Mangku, beliau memerintah dari tahun 1939-1948. Pada masa pemerintahan beliau dilakukan perluasan wilayah kesultanan sebagai berikut :

a.       Di Kampung Mendawai, membuka lokasi baru untuk pemukiman penduduk Mendawai yang selama itu tinggal di sungai Karang Anyar, maka dikenallah tempat itu dengan sebutan Sungai Bulin.
b.      Di Kampung Raja, membuka lokasi baru untuk tempat pemukiman penduduk Kampung Raja yang banyak tinggal di pedukuhan / ladang-ladang, maka dikenallah tempat itu dengan kampung sungai Bu’un atau disebut juga Kampung Baru, sekarang menjadi Kelurahan  Baru.
c.       Di jalan Pangkalan Bun ke Kumai, di depan simpang Mendawai, dibuka pemukiman orang-orang yang berasal dari Jawa, sekarang menjadi kelurahan Sidorejo. (Bappeda : 2004 : 18 )

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Di Bidang Kebudayaan
Di dalam bidang kebudayaan sejak Kesltanan Kotawaringin beribukota di Kotawaringin Lama hingga dipindahkan ke Pangkalan Bun para sultam-sultan yang memerintah membangun istana-istana dan bangunan yang indah seperti istana Alnursari, mesjid Jami Kotawaringin dan Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indra Kencana yang bersifat terbuka tanpa dilindungi benteng seperti di Jawa yang memiliki arsitektur gabungan antara pengaruh jawa, banjar, melayu dan dayak.

Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Anum Kesumayuda terdapat hiburan sepreti Kelompok Musik Raja dan Pernaman Abdul Mulik Sejenis Komedi Saudi Arabia. Dalam hasil wawancara penulis dengan Pangeran Muasdjidinsyah tanggal 1 Desember 2007 dapat diketahui bahwa sejak dahulu apabila ada peringatan hari-hari besar islam selalu diadakan pasar malam di Lapangan Tugu, pada saat pasar malam tersebutlah ditampilkan pertunjukan-pertunjukan kesenian khas daerah baik yang asli dari Kotawaringin maupun dari luar daerah seperti :Jepen, Tirik, Mamanda, Ludruk, Ketoprak, Ronggeng dan lain sebagainya. Mengenai orang-orang Tionghoa, pihak kesultanan sengaja mengelompokkan mereka menjadi sebuah Pecinan di seberang sungai Arut dan mereka tetap diberi kebebasan untuk mengembangkan budayanya sendiri.

Pada masa Pendudukan Jepang kesenian daerah mulai di gali kembali. Untuk itu mereka mendirikan Keimin Bunka Syidosyo (Badan Pusat Kebudayaan) yang bertugas menggalakkan hidupnya kesenian rakyat. Hal ini didukung oleh pihak kesultanan dan para keturunan sultan sendiri sehingga menumbuhkan kelompok-kelompok kesenian yang baru. Misalnya saja, dalam waktu singkat bermunculan kelompok-kelompok sandiwara untuk mementaskan sandiwara di desa-desa sekelilingnya. Dari segi lain dapat diambil kesimpulan bahwa niat Pemerintah Pendudukan Jepang menumbuhkan kembali kesenian tradisional adalah untuk menghibur tentara Jepang agar dapat mengobati kerinduan kepada keluarga mereka di negaranya.

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Di Bidang Ekonomi
Pada masa Pangerana Ratu Bengawan (1727-1761 M ) Kesultanan kotawaringin mengalami masa keemasan, pada masa ini hasil pertanian dan hasil bumi melimpah ruah dan di eksfor keluar daerah. Perdagangan hasil kerajinan produksi Kotawaringin menjadi terkenal dan sangat laku di pasaran regional. Krena kemajuan ekonomi ini rupanya juga memacu perkawinan antar suku dan banyak pendatang baru yang menetap di Kotawaringin.

Kerajaan Kotawaringin yang di bangun di awal abad ke 17 telah memacu pertumbuhan permukiman di sepanjang sungai di daerah Kotawaringin Barat. Permukiman yang ada dipacu oleh domain ekonomi bukan oleh domain politik yang membentuk kota-kota agrasi seperti di Jawa. Permukiman ini menggunakan sungai sebagai alat transfortasi dan elemen primer kota sehingga Pangkalan Bun sebagai ibukota Kesultanan Kotawaringin berkembang menjadi kota perdagangan yang menggunakan sungai sebagai sarana utama.

Pada waktu sultan ke 13 bertahta sekitar tahun 1930-an, hubungan antar wilayah di muara sungai atau tepi pantai ke daerah pedalaman sudah dapat di tempuh dalam waktu lebih singkat. Ini karena adanya kapal-kapal dagang orang-orang Tionghoa yang diperbolehkan oleh pihak kesultanan untuk mengangkut barang dagangan dan penumpang.

Pada masa Pendudukan Jepang di buat pabrik-pabrik yang melibatkan kerabat istana seperti : pabrik kapal di Sukamara dan pabrik pengolahan kulit bakau di Kumai. Pembangunan bangunan-bangunan untuk kepentingan Jepang juga dilakukan, serta pembukaan kembali Lapangan Terbang yang ditinggalkan oleh Hindia Belanda.

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Di Bidang Pendidikan
Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Anum Kesumayuda Tuha (1767-1805 M), pihak kerajaan sudah memperhatikan pendidikan terutama untuk kerbat kesultanan. Wujud dari perhatian tersebut adalah dengan didirikannya pondok pesantren di Danau Gatal Kanan dan Danau Gatal Kiri ( desa Rungun sekarang).

Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Sukma Alamsyah Sultan ke 13, di kota Pangkalan Bun berdiri sebuah sekolah desa yang disebut Volkschool sampai kelas III, dan sebuah sekolah sambungan yang disebut Vorvolkschool kelas V. sedangkan di luar kota Pngkalan Bun yaitu Kumai, Sukamara, Kotawaringin, Nanga Bulik, Perambangan, Kudangan, Kinipan, Tapin Bini dan Bayat masing-masing didirikan Volkschool.

Menjelang kedatangan Jepang, sebagian besar sekolah-sekolah tersebut di bantu oleh badan swasta  yaitu yayasan Dayak Evangelis karena sekolah-sekolah swasta tidak mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda, guru-guru sekolah sekolah-sekolah tersebut orang-orang pribumi. Juga kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada masa Hindia Belanda adalah hanya mereka yang mampu membayar uang sekolah saja.

Ketika Jepang masuk, mereka menemukan sekolah-sekolah swasta ini tetap berjalan dengan guru-gurunya yang digaji oleh penduduk kampung. Pemerintah pendudukan Jepang mengambil alih semua sekolah swasta ini dan semua gurunya digaji oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pelajaran bahasa Jepang dengan intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah. Setiap pagi sebelum masuk kelas selalu diadakan upacara bendera mengibarkan bendera Jepang dan penghormatan ke arah matahari terbit. Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut Taiso. (Bappeda : 2004 : 25). Selain itu siswa-siswa juga diajarkan pelajaran menyanyi oleh tentara Jepang yang setiap hari datang ke sekolah. Penyebaran kebudayaan Jepang juga semakin luas seperti tari-tarian ala Jepang dan sekolah-sekolah Rakyat juga diperintahkan untuk mengadakan latihan sandiwara untuk dipentaskan pada hari-hari besar bangsa Jepang. (Bappeda : 2005 : 38).

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Sesudah Tahun 1950-1960

Peranan Keturunan Sultan Kotawaringin Di Bidang   Pemerintahan
Setelah daerah Swapraja Kotawaringin resmi bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1950, daerah ini berada di bawah kabupaten Kotawaringin yang beribukota di Sampit yang dipimpin oleh seorang bupati bernama Cilik Riwut. Daerah Swapraja Kotawaringin sendiri dipimpin oleh seorang Wedana bernama Basri. Walaupun sebenarnya Swapraja Kotawaringin telah dimasukkan ke kabupaten Kotawaringin semenjak tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1948.

Dengan berakhirnya kekuasan kesultanan, maka para bangsawan dan keturunan sultan tidak lagi memiliki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Hanya beberapa keturunan Sultan dan bangsawaan yang sebelumnya sudah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, tetap dipekerjakan sebagai pegawai seperti gusti Hamidan, Gusti Majdhan, Gusti M. Taib dan lain-lain. Para bangsawan lainnya seperti Pangeran Aria Ningrat yang dulunya bekerja sebagai kepala distrik kembali kemasyarakat. (hasil wawancara dengan H. Tengku A. Zailani : Senin 22 November 2007)
Menurut Mastoer bin Atjil (wawancara, Jumat, 16 Nopember 2007), pada masa perubahan kekuasaan tersebut perekrutan pegawai negeri saat itu banyak yang diambil dari para bangsawan dan keturunan sultan. Contohnya adalah Pangeran Perdana yang merupakan anak sultan diangkat langsung menjadi pegawai negeri, dan ketika itu mayoritas penduduk kedarahan raja yang kebanyakan dari kaum bangsawan, dan keturunanya bekerja sebagai pegawai di pemerintahan.

Daerah Swapraja Kotawaringin sebagai bagian dari kabupaten kotawaringin juga melakukan pemilihan wakil-wakil Rakyat yang akan duduk di DPRDS kabupaten Kotawaringin. Atas dasar ini maka pada waktu itu terpilih : M. Abdullah Mahmud dari partai Masyumi, Ahmad Said dari BPRI, Dahlan Abas dari partai Masyumi, M. Sahloel dari PNI, Gusti M. Sanusi dari PNI, Djainuri dari SKI, I. Ismail dari Parkindo. (Lontaan dan Sanusi: 1976 : 91) Dalam susunan wakil rakyat yang terpilih tersebut terlihat hanya Gusti M. Sanusi yang merupakan kerabat kesultanan yang terpilih dalam DPRDS.

Namun ketika Swapraja Kotawaringin menjadi Kabupaten sendiri yang disahkan dengan undang-undang No : 27 tahun 1959 tentang pembagian daerah tingkat dua Kotawaringin Timur dapat terlihat banyak diantara kerabat sultan yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRDGR, seperti : P. Arianingrat, Gst. Abdul Gani, Gst. Kiting, Gst. Hermansyah, Mas Karim DW, dan H. A. MAS Alipandi. Masuknya beberapa nama ini dalam DPRDGR menandakan mereka juga mulai  berkecimpung didalam bidang politik.

-oOo-

Detik-detik Terakhir Kesultanan Bulungan

Posted: by Rusman Effendi in
0

Judul Asal  : Malam Jahanam di Bulungan
Artikel       : LenteraTimur.com

Ibrahim berdiri terpaku menatap istana yang hancur lebur. Ia menangis sesenggukan. Air matanya mengalir deras sedari tadi. Di depan mata bocah sepuluh tahun itu tersaji sebuah pemandangan bengis: segerombolan orang berpakaian loreng dan bersenjata lengkap membakar mahligai negara Kesultanan Bulungan. Api berkobar menjilati tiang-tiang istana.

Dari arah utara, suara teriakan perempuan terdengar keras.
”Ibrahim…! Lari… lari!”

Perempuan itu meminta Ibrahim segera meninggalkan istana yang sudah menjadi puing. Namun dia tetap tegak bak pohon yang tak goyang. Angin malam Sungai Kayan tak membuat langkahnya mundur. Tajam matanya yang masih dilintasi air yang turun dari kelopak, tetap tertuju pada reruntuhan istana. Otaknya merekam peristiwa malam itu lekat-lekat.

Lalu, perempuan itu keluar dari persembunyiannya dan berlari ke arah Ibrahim. Sekejap, tangannya menangkap tubuh Ibrahim yang masih berdiri tegap dan membawanya menjauh dari kobaran api. Perempuan itu tak lain adalah ibu kandung Ibrahim sendiri, yang selamat dari pembantaian.

Setelah puas membakar, membunuh petinggi negara Kesultanan Bulungan, dan merampas harta benda istana, para tentara itu lalu menculik Datu Mukemat bergelar Raja Muda. Sampai sekarang, Raja Muda yang juga sepupu Ibrahim itu, tak diketahui nasibnya.

Replika Singgasana Kesultanan Bulungan
Sabtu, 18 Juli 1964, di malam penuh kebengisan itu, semua hancur lebur. Peradaban panjang terbujur. Ibrahim menjadi saksi betapa kejinya sekelompok tentara yang telah membunuh dan menculik kerabat istana hingga membakar dan menghancurkan istana dan rumah adat. Tak puas membakar, para tentara juga merampas harta benda milik kesultanan.

”Waktu itu saya masih kecil, baru berumur sepuluh tahun. Saya melihat dengan mata kepala sendiri pembakaran itu. Tentara menculik dan membunuh kerabat istana. Raja Muda hilang. Sampai sekarang tidak jelas keberadaannya,” kata Ibrahim yang bergelar Datu Ibrahim Bin Datu Bendahara, kepada LenteraTimur.com, Selasa (19/6), di Museum Kesultanan Bulungan, Tanjung Palas, Kalimantan Timur.

Mata Ibrahim berkaca-kaca menceritakan peristiwa itu. Suaranya berat. Tangannya menunjuk foto Raja Muda bersama istrinya yang terpajang di salah satu dinding di dalam museum Kesultanan Bulungan. Museum itu dibangun ulang untuk mengangkat kembali kejayaan Kesultanan Bulungan. Bersama istri dan anaknya, Ibrahim tinggal tak jauh dari museum, yang dulunya adalah istana.

Ibrahim yang kini berusia 58 tahun itu bercerita, sebelum 18 Juli 1964, sudah terjadi penangkapan dan pembunuhan petinggi-petinggi Bulungan oleh tentara atas perintah Brigadir Jenderal Suhario, yang ketika itu menjabat sebagai Pangdam IX Mulawarman. Namun, yang melakukan eksekusi di lapangan adalah kaki tangannya, antara lain Letnan B. Simatupang.
Berdasarkan informasi dari Kesultanan Bulungan, pelaku pembantaian ini juga memiliki keterkaitan dengan kaum komunis. Dan di banyak sumber, Suhario disebut-sebut memang dekat dengan kelompok tersebut.

”Kerabat kami satu per satu diculik. Ada yang dibunuh. Setidaknya ada 58 orang korban keganasan tentara,” kata Ibrahim.

Petaka 18 Juli 1964 itu kemudian dikenal dengan nama tragedi Bultiken. Bultiken merupakan akronim dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Ketiganya berasal dari keturunan proto-melayu yang dalam perjalanan masa dikenal dengan nama suku Dayak Kenyah atau Dayak Kayan. Sementara, mereka yang hijrah ke wilayah pantai melalui percampuran darah dan perkawinan dengan penduduk pendatang dari daerah atau negeri lain menjelma menjadi dua rumpun besar, yaitu Suku Tidung dan Suku Bulungan.

”Kami dituduh makar, melawan pemerintahan yang sah,” kata Ibrahim. ”Akibatnya banyak kerabat kami yang lari ke Malaysia dan memilih menjadi warga negara Malaysia ketimbang Indonesia.”

Menurut Ali Amin Bilfaqih, dalam bukunya “Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa”, kejadian itu bermula pada Kamis, 2 Juli 1964. Selepas salat Magrib hingga larut malam, Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang bertamu ke kediaman Raja Muda di istana Kesultanan Bulungan. Mereka tampak asyik bercerita hingga diselingi tawa dan canda. Namun, di ruangan terpisah, dua anak Raja Muda yang masih balita, Masnun dan Khaharudin, sangat rewel. Mereka menangis terus sejak magrib hingga larut malam. Tangisan itu ditafsirkan sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk.

Bisa jadi firasat itu benar. Selepas Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang pamit tengah malam dan diantar Raja Muda hingga tangga istana, ternyata keduanya kembali lagi pada subuh dini hari, Jumat, 3 Juli 1964. Kali ini mereka membawa sepasukan tentara dari satuan tempur Brawijaya 517 untuk mengepung istana Kesultanan Bulungan.

Masyarakat yang kala itu sedang mengambil air wudhu di Sungai Kayan untuk salat subuh kaget melihat begitu banyaknya tentara. Dan sekitar pukul enam pagi, seluruh masyarakat di Tanjung Palas dikumpulkan di depan istana.

Lalu, Mayor Sumina Husain, Komandan Kodim 0903 Bulungan di Tanjung Selor, berpidato. ”Para bangsawan Bulungan ingin memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, dengan gerakan subversif Bultiken.”

Pernyataan itu kemudian diulangi lagi oleh Letnan B. Simatupang. Namun, Datu Taruna, bangsawan Bulungan, menyanggahnya.

”Itu tidak mungkin, sebab Kapten Buntaran dan Letnan B. Simatupang ngobrol hingga larut malam dengan Raja Muda di istana.”

Letnan B. Simatupang marah, lalu memerintahkan kepada seorang polisi M. Ramli untuk menembak Datu Taruna. Datu Taruna pun akhirnya terjungkal dan rebah bersimbah darah.

Sejak peristiwa itu, tentara menutup istana dan harta benda dijarah. Satu per satu bangsawan Bulungan hilang tanpa status. Sisanya ditangkap dan ada yang dibunuh. Tercatat pada 3, 4, dan 6 Juli 1964 sering terjadi penculikan dan penangkapan. Kemudian Sabtu malam, 18 Juli 1964, istana Raja Muda pun dibakar.

Kekejaman itu lalu terus memburu. Pada hari Kamis-Jumat, 23-24 Juli 1964, penyerangan dan pembakaran masih terus dilakukan. Istana Bulungan bertingkat dua itu dibakar selama dua hari dua malam hingga rata dengan tanah. Masyarakat yang tidak ikut membakar istana, dianggap pengikut Raja Muda yang memberontak.

”Peristiwa itu tidak akan kami lupakan. Saya masih dendam hari ini,” kata Ibrahim. Suaranya berat. Ia terdiam sejenak. Matanya sedikit berkabut. ”Tuhan yang akan membalasnya,” suara Ibrahim lirih.

Bergabung dengan Indonesia
Istana Kesultanan Bulungan terletak di Tanjang Palas. Untuk mencapainya, orang harus menyeberangi Sungai Kayan dari Tanjung Selor. Tak butuh waktu lama, cukup sekitar lima menit berperahu kolotok saja, kita akan sampai di Istana Kesultanan Bulungan, Kalimantan Timur.
 Untuk mengingat lagi masa kejayaan Bulungan, karena istana itu telah dibumihanguskan oleh tentara, maka dibuatlah Museum Kesultanan Bulungan. Di halaman dan teras istana, terdapat meriam-meriam tua yang tepat berhadapan ke arah Sungai Kayan.

Di dalam museum, masih terdapat sebagian kecil saja sisa-sisa harta benda Kesultanan Bulungan yang selamat dari jarahan tentara. Semua ornamen-ornamennya didominasi oleh warna kuning. Antara lain keris – senjata khas Melayu, tempat tidur raja, guci, singgasana raja, dan juga foto-foto yang terbingkai rapi. Salah satu fotonya adalah sebuah kapal yang sedang berlabuh di Sungai Kayan. Di badan kapal itu tertulis Boelongan Nederland.

”Bulungan dan Belanda itu bersahabat. Kami tidak berperang melawan Belanda,” ujar Jimmy Nasroen, seorang pengajar di Universitas Kalimantan Utara yang juga tokoh pemuda Bulungan pada LenteraTimur.com, Selasa (19/6), di Bulungan.
 Selain itu, ada juga foto pernikahan Sultan Bulungan, Datuk Ahmad Sulaiman, dengan putri Sultan Langkat (Sumatera), Tengku Lailan Syafinah (pada foto Lailan Supimah) binti almarhum Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad pada 1926. Oleh rakyat Langkat, Sultan Bulungan dikenal dengan nama Sri Sultan Maulana Ahmad Sulaiman Ud-din. Jarak antara Bulungan dan Langkat tak terkira jauhnya, yang jika ditarik garis lurus mencapai sekitar 2.200 kilometer. Sebuah situs Belanda juga mencatat sejumlah foto pernikahan keduanya di Tanjungpura, Langkat, yang juga dirayakan dengan tarian Karo (lihat di sini).

Kesultanan Bulungan saat itu adalah sebuah wilayah yang berdaulat: memiliki pemerintahan, teritori, dan rakyat. Wilayah kekuasaannya mencapai Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Tarakan, Sebatik, bahkan hingga ke Sipadan dan Ligitan. Untuk Pulau Sipadan, mereka mengenalnya dengan sebutan Pulau Sepot, yang artinya batas. Kemudian hari pulau tersebut dinamakan Sipadan, yang kini masuk dalam wilayah Malaysia.

”Tak ada nasionalisme di sini. Kami makan dan belanja barang-barang yang hampir semuanya dari Malaysia,” kata Jimmy.

Menurut Jimmy, Kesultanan Bulungan bergabung dengan Indonesia pada 1949, yakni pada negara Republik Indonesia Serikat. Sejak saat itulah wilayah Kesultanan Bulungan, di dalam Federasi Kalimantan Timur, menjadi Daerah Istimewa.

”Jadi ada tiga daerah istimewa di Indonesia sebenarnya. Selain Aceh dan Yogyakarta, Bulungan juga merupakan Daerah Istimewa. Namun, status keistimewaan itu dicabut pada tahun 1964, seiring terjadinya Tragedi Bultiken yang dituduhkan tentara,” ujar Jimmy.

Wajah Bulungan kini.

Pemerintahan Kesultanan Bulungan berakhir pada tahun 1958, yang pada saat itu dijabat oleh Datu Tira atau yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Djalaludin.

”Ekonomi masyarakat di Bulungan sangat maju saat itu. Jika tidak bergabung dengan Indonesia, kami sama sejahteranya seperti Singapura,” kata Ibrahim.

-oOo-

Sumber : http://www.lenteratimur.com/malam-jahanam-di-bulungan

Pangeran Samudra (Pangeran Suriansyah)

Posted: Selasa, 25 September 2012 by Rusman Effendi in
0

Pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan bernama Nagara Daha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya, Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penganut Syiwa. la mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus-menerus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya, Pangeran Samudera, kelak menggantikan tahta, Pangeran Mangkubumi-lah yang naik takhta.

Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapa pun menduduki takhta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Sejak itu, Pangeran Tumenggung menjadi penguasa kerajaan.

Pewaris kerajaan yang sah, Pangeran Samudera, pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam Lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih Kerajaan Nagara Daha, Pangeran Samudera melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah sepi di sekitar muara Sungai Barito. Dari Muara Bahan, bandar utama Nagara Daha, mengikuti aliran sungai hingga ke muara Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret melintasi tepi-tepi sungai. Kampung-kampung itu adalah Balandean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar.

Di antara kampung-kampung itu, Banjar-lah yang paling bagus letaknya. Kampung Banjar dibentuk oleh lima aliran sungai yang muaranya bertemu di Sungai Kuin.

Karena letaknya yang bagus, kampung Banjar kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Bandar itu di bawah kekuasaan seorang patih yang biasa disebut Patih Masih. Bandar itu juga dikenal dengan nama Bandar Masih.

Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudera, pemegang hak atas Nagara Daha yang sah, ada di wilayahnya. Kemudian, ia mengajak Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin untuk berunding. Mereka bersepakat mencari Pangeran Samudera di tempat persembunyiannya untuk dinobatkan menjadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Sukarama.

Dengan diangkatnya Pangeran Samudera menjadi raja dan Bandar Masih sebagai pusat kerajaan sekaligus bandar perdagangan, semakin terdesaklah kedudukan Pangeran Tumenggung. Apalagi para patih tidak mengakuinya lagi sebagai raja yang sah. Mereka pun tidak rela menyerahkan upeti kepada Pangeran Tumenggung di Nagara Daha.

Pangeran Tumenggung tidak tinggal diam menghadapi keadaan itu. Tentara dan armada diturunkannya ke Sungai Barito sehingga terjadilah pertempuran besar-besaran. Peperangan berlanjut terus, belum ada kepastian pihak mana yang menang. Patih menyarankan kepada Pangeran Samudera agar minta bantuan ke Demak. Konon menurut Patih Masih, saat itu Demak menjadi penakluk kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan menjadi kerajaan terkuat setelah Majapahit.

Pangeran Samudera pun mengirim Patih Balit ke Demak. Demak setuju nnemberikan bantuan, asalkan Pangeran Samudera setuju dengan syarat yang mereka ajukan, yaitu mau memeluk agama Islam. Pangeran Samudera bersedia menerima syarat itu. Kemudian, sebuah armada besar pun pergi menyerang pusat Kerajaan Nagara Daha. Armada besar itu terdiri atas tentara Demak dan sekutunya dari seluruh Kalimantan, yang membantu Pangeran Samudera dan para patih pendukungnya. Kontak senjata pertama terjadi di Sangiang Gantung. Pangeran Tumenggung berhasil dipukul mundur dan bertahan di muara Sungai Amandit dan Alai. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Panji-panji Pangeran Samudera, Tatunggul Wulung Wanara Putih, semakin banyak berkibar di tempat-tempat taklukannya.

Hati Arya Terenggana, Patih Nagara Dipa, sedih melihat demikian banyak korban rakyat jelata dari kedua belah pihak. Ia mengusulkan kepada Pangeran Tumenggung suatu cara untuk mempercepat selesainya peperangan, yakni melalui perang tanding atau duel antara kedua raja yang bertikai. Cara itu diusulkan untuk menghindari semakin banyaknya korban di kedua belah pihak. Pihak yang kalah harus mengakui kedaulatan pihak yang menang. Usul Arya Terenggana ini diterima kedua belah pihak.

Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudera naik sebuah perahu yang disebut talangkasan. Perahu-perahu itu dikemudikan oleh panglima kedua, belah pihak. Kedua pangeran itu memakai pakaian perang serta membawa parang, sumpitan, keris, dan perisai atau telabang.

Mereka saling berhadapan di Sungai Parit Basar. Pangeran Tumenggung dengan nafsu angkaranya ingin membunuh Pangeran Samudera. Sebaliknya, Pangeran Samudera tidak tega berkelahi melawan pamannya. Pangeran Samudera mempersilakan pamannya untuk membunuhnya. Ia rela mati di tangan orang tua yang pada dasarnya tetap diakui sebagai pamannya.

Akhirnya, luluh juga hati Pangeran Tumenggung. Kesadarannya muncul. la mampu menatap Pangeran Samudera bukan sebagai musuh, tetapi sebagai keponakannya yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya sendiri. Pangeran Tumenggung melemparkan senjatanya. Kemudian, Pangeran Samudera dipeluk. Mereka bertangis-tangisan.

Dengan hati tulus, Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudera. Artinya, Nagara Daha ada di tangan Pangeran Samudera. Akan tetapi, Pangeran Samudera bertekad menjadikan Bandar Masih atau Banjar Masih sebagai pusat pemerintahan sebab bandar itu lebih dekat dengan muara Sungai Barito yang telah berkembang menjadi kota perdagangan. Tidak hanya itu, rakyat Nagara Daha pun dibawa ke Bandar Masih atau Banjar Masih. Pangeran Tumenggung diberi daerah kekuasaan di Batang Alai dengan seribu orang penduduk sebagai rakyatnya. Nagara Daha pun menjadi daerah kosong.

Sebagai seorang raja yang beragama Islam, Pangeran Samudera mengubah namanya menjadi Sultan Suriansyah. Hari kemenangan Pangeran Samudera atau Sultan Suriansyah, 24 September 1526, dijadikan hari jadi kota Banjar Masih atau Bandar Masih.

-oOo-

Suta Unu (Tamak Mas)

Posted: Jumat, 14 September 2012 by Rusman Effendi in
3

Suta Unu, mungkin memang tidak dikenal dikalangan Suku Banjar tamun tidak salahnya jika kita mengenal beliau yang dilahirkan dengan nama Abu adalah putera asli Dayak Maanyan. Pada masa penjajahan, Suta Unu merupakan salah satu pelaku sejarah khususnya untuk suku Dayak Paju Epat dan Dayak Maanyan.

Meski bukan raja dan bukan pula pengkhianat, ia adalah seorang “ Pemimpin Suku Dayak Maanyan“. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang mampu mempersatukan Suku Dayak Maanyan , terhadap berbagai kesulitan hidup akibat di tindas oleh Kerajaan Banjar yang dianggap terlalu mengedepankan ekspansi kerajaan Islam pada saat itu. Padahal, dikalangan Suku Maanyan, sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan dan eksploitasi masalah perbedaan agama atau kepercayaan. Justru budaya dari luarlah yang mengubah perilaku suku-suku di Kalimantan.

Sejak dahulu, kerukunan antar – agama Kaharingan dan Islam berlangsung dengan sangat damai. Mereka mampu hidup secara berdampingan dan bekerja sama. Namun oleh karena kekuasaan dan kepentingan politik, kedamaian ini seringkali dirobek. Khususnya semasa Perang Banjar (1859-1905), di mana Kerajaan Banjar berkeinginan kuat untuk memperluas wilayah kekuasaannya.




Dari perluasan wilayah itulah, maka wilayah-wilayah yang dikuasainya harus membayar pajak. Jelas, ini sangat memberatkan bagi rakyat kecil. Sebagai seorang yang memiliki darah pemimpin, Suta Unu lantas tampil mempersatukan Suku Dayak Maanyan.

Oleh karena keberanian, kejujuran,dan sifat kepemimpinannya yang sangat menonjol, pada usia relatif muda, yaitu 27 tahu, Suta Unu diangkat langsung oleh Kerajaan Hindia Belanda sebagai pemimpin yang diwilayahnya disebut District Van Osst atau Dusun Timur.

Walaupun Suta Unu masih belum diakui sebagai pahlawan nasional, namun paling tidak sejarah mencatat bahwa Suta Unu termasuk seorang pahlawan pemberani dan mendapat penghargaan Bintang Satria dari pemerintah Belanda.

Karena kedekatannya dengan Kolonial Belanda itulah, ada pula yang menyebut Suta Unu sebagai seorang pengkhianat. Entahlah, itu tergatung darimana sudut pandang kita. Jika dari sisi Kerajaan Banjar, mungkin beliau dicap pengkhianat karena tidak tunduk lagi pada hegemoni kekuasaan Kerajaan Banjar. Tetapi, jika dari sudut pandang suku – suku di wilayah District Van Osst Dusun Timur, Suta Unu adalah pemersatu.

Namun, terlepas dari semua perdebatan, tentang apa dan siapa Suta Unu sebenarnya, saat ini makam Suta Unu menjadi salah satu objek wisata. Makam Suta Unu atau yang lebih di kenal sebagai Tamak Mas di kalangan masyarakat, terdapat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Telang, Kecamatan Paju Epat, 21 KM dari ibukota Kabupaten Barito Timur.

Makam Suta Unu, salah satu tujuan wisata sejarah dan mitos dari Kabupaten Barito Timur, adalah objek wisata yang potensial. Namun, adanya perhatian, perbaikan serta pengelolaan sangat diperlukan untuk Makam ini. Karena, apabila Makam ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi suatu Objek Wisata yang memiliki daya tarik dan dapat memberikan prospek yang menjanjikan pada pasar pariwisata dikemudian hari.





Sumber : Menjelajah Eksotisme dan Keajaiban Alam Barito Timur.
Sumber Posting : http://aullyudd.blogspot.com/2012/06/suta-unu-tamak-mas.html

Kolonel Andressen

Posted: Jumat, 07 September 2012 by Rusman Effendi in
0




29 April 1859 mendarat di Banjarmasin ,bertugas meredakan Perang Banjar. 21 Oktober 1859 Dipecat Gubernur Jendral Batavia karena gagal menundukan “Hoofoopstandeling” Sultan Hidayatullah. Pangkat terakhir Letnan Jendral karena jasanya dalam Perang Aceh.

Perang Banjar Meletus untuk pertama kali pada tanggal 28 April 1859 M atau bertepatan dengan bulan suci umat Islam 25 Ramadhan 1275 H, Penyerangan secara besar2an tersebut secara serentak diseluruh daerah Kesultanan Banjar. Penyerangan terutama terhadap pertahanan-pertahanan Belanda.

-         Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di Kalangan, Banyu Irang dan Bangkal. Penggempuran dipimpin oleh Pangeran Ardhi Kusuma.
-         Penggempuran dan pengepungan benteng Belanda di Pengaron, pengempuran di pimpin Pangeran Antasari, Pembekal Ali Akbar, Mantri Taming.
-         Penggempuran di Tabanio, didaerah Pelaihari/Tanah laut. Penggempuran dibawah pimpinan Demang Lehman, Kiai Langlang dan Haji Buyasin.
-         Penggempuran di Pulau Petak, Pulau Telu dan disepanjang sungai Barito dibawah pimpinan Pembekal Sulil dan Surapati.
-         Pembersihan kaki tangan Belanda di Banua Lima (Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua) dilakukan oleh Kiai Adipati Anom Dinding Raja, pembekal Gapur, Duwahap, Dulahat dan Penghulu Abdul Gani.
-         Penggempuran di daerah Marabahan.
-         Penggempuran didaerah gunung Jabok.
-         Penggempuran kapal perang Cipanas yang datang di Martapura, rusak dan ditarik kapal Van Os

Akibat dari serangan serempak ini maka hampir seluruh Kekuatan Belanda didaerah Kesultanan Banjar dapat dilumpuhkan.

Ketidak berdayaan meredam Perang Banjar ini mengakibatkan Kolonel Andressen dipecat dan memimpin pasukan Belanda hanya selama 6 bulan.

Kolonel Andressen setibanya di Banjarmasin dikirimi surat tantangan oleh Pembakal Sulil untuk bertempur didalam bulan juni 1859 di Sungai Besaran ataukah bulan depan bertempur di Banjarmasin Akhirnya tantangan diterima Andressen dengan mengirim komando-komando perang yaitu :Bichon, Letnan Laut Clifford dan de Haas.Akhirnya tantangan diterima Andressen dengan mengirim komando-komando perang yaitu : Bichon, Letnan Laut Clifford dan de Haas

Sayang dalam pertempuran itu persenjataan tidak seimbang karena melawan meriam, panah melawan bedil. Pertempuran diair tidak menguntungkan, namun ketika dilanjutkan didaratan penakawan2 Pembekal Sulil bersama Juragan Kaut gelar Raden Anom Mas dengan anak buahnya menerobos ke benteng pertahanan Belanda, berhasil menewaskan banyak lawannya dan bahkan diantaranya dapat menembak mati Komandan Bichon.

Sementara itu kapal Boni yang dikirim Belanda ke Tanah laut untuk merebut kambali Benteng tembok Tabanio yang diduduki anak buah Demang Lehman telah di gempur juga. Sehingga 9 orang tentara Belanda dan anak buah kapal Boni jatuh tewas dan akhirnya pasuka Belanda dibawah pimpinan letnan Cronenthal terpaksa mundur dengan kekalahan !!!
 

-oOo-

Sumber : 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=107310925965582 set=a.100132346683440.52.100000600241183&type=3&permPage=1

Pangeran Aminullah

Posted: by Rusman Effendi in
0

Sekilas Cerita tentang Pangeran Aminullah, karena data lengkap belum didapat dari keturunan mana beliau dan kenapa Photo beliau masih ada sedangkan yang lain tidak ada. Beliau sebagai Ahli strategi perang Kesultanan Banjar, pernah menjadi sekretaris pribadi dan wazir (juru tulis) Sultan Adam Al-watsiqubillah.

Sebelum perang berkecamuk Pangeran Aminullah mengirimkan utusan dan mengadakan surat menyurat dengan tokoh-tokoh suku Banjar yang berada di Kalimantan Barat, diantaranya ada surat yang jatuh ketangan Belanda. Surat itu berbunyi untuk mengundang pulang tokoh-tokoh urang Banjar untuk ikut serta didalam perang sabil, sehingga menggoncangkan pemerintah Belanda di Batavia.surat-surat dibuat pada september 1858.

Beliau sangat cerdik dan mempunyai bermacam-macam akal dan cara untuk mengecoh dan mengelabui pihak Belanda. Didalam perang Banjar ini, ia oleh pihak Belanda dikatakan sebagai salah seorang Jenderal dari Sultan Hidayatullah.Ia mempunyai otak yang cemerlang, yang banyak ikut menentukan siasat perang Banjar.Pihak belanda sangat kewalahan dengan Strategi Perang yang diterapkannya dan selalu mendampingi Sultan Hidayatullah.

Belanda sempat terkecoh juga ketika beliau mendampingi Sultan Tamjidillah (Sultan boneka yang diangkat Belanda) dimana mereka berdua berperan sebagai spionase untuk Kesultanan Banjar.


Setelah terbongkar bahwa mereka berdua berpihak kepada Sultan Hidayatullah, maka Sultan Tamjidillah ditangkap dan dibuang ke Buitenzorg (Bogor) dan Pangeran Aminullah bergabung dengan Sultan Hidayatullah berperang melawan Belanda.
-oOo-
Sumber : http://www.facebook.com/photo.php?pid=132155&id=100000600241183

Gerakan Tengkorak Putih

Posted: by Rusman Effendi in
0

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya yang terdapat pada periode akhir Perang Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Zuider Afdeling van Borneo) dan secara organisatoris berada di luar organisasi tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Meskipun keberadaan Gerakan Tengkorak Putih relatif singkat yakni dari menjelang Pertemuan 2 September 1949 di Munggu Raya hingga tahun 1950, aksi-aksinya mempunyai dampak yang cukup berarti terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik waktu itu.

Gerakan Tengkorak Putih yang dalam berbagai pustaka disebut juga sebagai Divisi Tengkorak Putih atau Lasykar Rakyat Murba, hanyalah salah satu dari kelompok gerilya yang ada di Kalimantan Selatan dan berjuang bahu membahu dengan tentara ALRI Divisi IV.

Situasi dan kondisi Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949 sebenarnya kurang memberikan iklim kondusif terhadap terbentuknya kelompok gerilya ini, mengingat adanya usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pusat komando perjuangan dalam melawan Belanda. Namun, dengan adanya pejuang-pejuang asal Kalimantan yang datang dari Jawa yang menolak menggabungkan diri ke dalam tentara ALRI, telah memungkinkan terbentuknya kelompok gerilya ini melalui sebuah kompromi.

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya, tepatnya sebuah pasukan rakyat dari organisasi kelaskaran yang turut bergerilya dan bukannya pasukan dari sebuah organisasi ketentaraan. Gambaran ini tentunya tidak terlalu jauh dari kenyataan mengingat organisasi atau formasinya yang bersifat seadanya dan tidak memiliki aturan-aturan yang formal. Pengikat keanggotaan kelompok gerilya ini sendiri bersifat longgar, yakni tujuan dan kepentingan yang sama dalam melawan Belanda, sehingga tidaklah mengherankan apabila kelompok gerilya ini mudah mengalami perpecahan menyusul penarikan mundur serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA dari daerah Hulu Sungai.

Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap Belanda yang muncul setelah pertemuan di Munggu Raya sehingga terkesan tidak mematuhi kesepakatan cease fire yang ditujukan kepada semua kelompok bersenjata, telah mengangkat nama kelompok gerilya ini yang sebelumnya kurang begitu dikenal luas.

Meski secara organisatoris Pasukan Tengkorak Putih berdiri sendiri, secara taktis aksi-aksinya banyak dipengaruhi oleh Komando Tentara ALRI Divisi IV, menyusul dengan semakin banyaknya tentara ALRI yang menjadi “anggota” kelompok gerilya ini dalam rangka menghadapi serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA yang seringkali melanggar perintah cease fire. Dari sinilah dapat terlihat adanya ciri khas yang menonjol dari kelompok gerilya ini yakni ia telah bekerjasama atau dimanfaatkan oleh Tentara ALRI sebagai “senjata” untuk menyerang serdadu dan polisi Belanda dari belakang.

Tindakan tersebut dilakukan lantaran munculnya aksi-aksi serdadu dan polisi Belanda yang mengganggu rencana pelaksanaan cease fire, se¬dangkan pihak ALRI sendiri seakan tidak mampu berbuat apa-apa kare¬na merasa terikat dengan perintah cease fire tersebut.
Ciri lainnya adalah aksi-aksi kelompok gerilya ini cenderung bersifat ancaman, intimidasi atau melakukan penjagaan. Hanya sedikit aksi kekerasan yang langsung ditujukan kepada serdadu dan polisi Belanda. Hal tersebut terjadi lantaran adanya pengendalian dari tentara ALRI dan oleh adanya pengaruh usaha-usaha menciptakan suasana yang lebih aman untuk mengadakan perundingan guna menghasilkan dan melaksanakan cease fire yang resmi. Dengan demikian, adalah terlalu berlebihan apabila ada pendapat atau generalisasi yang menyatakan, bahwa aksi-aksinya telah menyebabkan banyak pertumpahan darah dimana-mana.

Pengaruh aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik jelas ada, namun relatif kecil. Sebabnya adalah selain aksi-aksinya cenderung bersifat ancaman dalam bentuk perang psikologis (psywar) atau berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan serdadu dan polisi Belanda, perubahan yang ada lebih disebabkan oleh pengaruh lainnya yang relevan seperti pengaruh Perundingan 16 – 17 Oktober 1949 di Banjarmasin yang menghasilkan cease fire order. Bahkan sebaliknya, perubahan yang terjadi seperti penarikan mundur serdadu dan polisi Belanda dari daerah Hulu Sungai dan terbentuknya APRIS justru sangat berpengaruh terhadap keberadaan kelompok gerilya ini.

Arti penting dari munculnya aksi-aksi Gerakan Tengkorak Putih tidaklah semata-mata akibat kekurangpercayaannya terhadap kesepakatan yang dihasilkan dari Pertemuan di Munggu Raya (2 September 1949) antara pihak Belanda dan ALRI Divisi IV yang difasilitasi oleh pihak Tentara Republik atau kejengkelannya terhadap aksi-aksi KNIL, KL, dan Polisi NICA yang mengacaukan rencana pelaksanaan cease fire, melainkan juga terletak pada fakta bahwa pada periode akhir keberadaannya, aksi-aksinya itu merupakan manifestasi yang antara lain disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian anggota kelompok gerilya ini terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadikan mantan anggota KNIL sebagai bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Hal ini ditambah lagi dengan adanya aspek ketersingkiran akibat adanya kebijaksanaan untuk mendemobilisasikan sebagian anggotanya ke masyarakat maupun rasionalisasi anggota Divisi Lambung Mangkurat, termasuk di dalamnya mantan anggota Pasukan Tengkorak Putih di awal tahun lima puluhan.

Kalau ditelusuri dari awal hingga akhir keberadaannya, tampak jelas bahwa kelompok gerilya ini mempunyai dua periode perjuangan yang saling berbeda. Periode pertama, berlangsung setelah pembentukannya sampai dengan Perundingan 16 – 17 Oktober 1949. Sedangkan pada periode kedua, berlangsung setelah perundingan di Banjarmasin tersebut sampai dengan ma¬suknya kelompok gerilya ini ke dalam Batalyon 605 (Juli 1950).

Dari kedua periode tersebut, terlihat adanya pergeseran pola dari motif tindakan. Kalau pada periode pertama aksi-aksinya ditujukan kepada para penghianat, serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA atau kaki tangannya, maka pada periode kedua selain ditujukan kepada mantan orang-orang Belanda juga kepada orang yang dianggap merugikan atau menghalangi perjuangan mereka. Begitu pula dengan motif tindakan, pada periode pertama aksi-aksi mereka disebabkan oleh adanya keinginan untuk mengusir Belanda, sedangkan pada periode kedua juga disebabkan oleh adanya faktor kekecewaan atau rasa ketersingkiran terutama setelah adanya pembentukan APRIS dan proses demobilisasi.

Selain itu, terjadi pula pergeseran pandangan masyarakat terhadap aksi-aksi kelompok gerilya ini. Pada periode pertama aksi-aksinya didukung oleh sebagian besar masyarakat atau Tentara ALRI Divisi IV, maka pada periode kedua aksi-aksinya dan penolakannya untuk menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat atau kembali ke masyarakat telah menyebabkan aksi-aksinya kurang didukung, dan bahkan dipandang telah mengganggu ketenteraman umum. Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan lainnya tentang aksi-aksinya yakni perjuangan kelompok gerilya ini cenderung “kesiangan” karena berada di saat-saat akhir Perang Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (1949-1950).

Sumber : http://bubuhanbanjar.wordpress.com/2011/03/07/gerakan-tengkorak-putih/